LAMONGAN - Kerja keras yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk
menyelidiki kasus dugaan korupsi dana sapi betina, di dinas Peternakan
dan Kesehatan Hewan Lamongan mendapatkan cibiran kalangan masyarakat.
Salah satunya dari Teksodama Lamongan. Pengiat masalah hukum di Lamongan ini mewarning Kejaksaan untuk tidak sekedar mengklarifikasi mengumpulkan data saja, tapi harus ada tindak lanjut.
"Kami berharap Kejaksaan tidak hanya mengumpulkan data, tapi harus lebih dari itu, kalau dirasa sudah cukup bukti untuk dilanjutkan dalam proses penyidikan, dan menyerat pihak-pihak terkait ke penjarah," kata Fauzi Nur Rofiq, Rabu (21/3).
Dikatakanya, untuk menepis keraguan masyarakat akan kinerja lembaga hukum di Lamongan, saat ini adalah moment yang sangat tepat, salah satunya adalah dengan membuktikannya dan menyeret siapapun yang bersalah ke penjarah.
"Masyarakat khawatir setelah diantara yang diduga terlibat dipanggil dan dimintai keterangan, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut dan mengatakan tidak ada kerugian uang negera," ungkapnya.
Sekedar diketahui, proyek pengadaan bantuan sapi Betina produktif bantuan dari Propinsi Jatim tahun 2011 senilai Rp 5,6 Miliar diduga disunat oleh dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai 12 persen.
Bantuan yang diberikan ke 13 kelompok peternak di 5 Kecamatan diantaranya Kec Mantup, Sarirejo, Tikung, Kembangbahu, dan Sambeng tersebut, setiap kelompok rata-rata menerima 68 ekor.Setiap ekor nilainya Rp 6,2 juta, atau sekitar 425 juta setiap kelompok peternak.
Dana tersebut selain dibelikan untuk Sapi juga diberikan untuk insentif sapi hamil senilai Rp 500 ribu per ekornya.Pencairan dana bantuan sapi betina dilakukan tiga termin, termin pertama pada 10 Nopember 2011, termin kedua pada 20 Nopember 2011, dan pencairan pada termin ke tiga pada 5 Nopember 2011.
Wardoyo Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, dalam beberapa keteranganya mengatakan, kalau pengadaan program bantuan sapi betina dari Propinsi semuanya telah dikerjakan oleh tim, dan sudah dilakukan sesuai mekanisme. jr
Salah satunya dari Teksodama Lamongan. Pengiat masalah hukum di Lamongan ini mewarning Kejaksaan untuk tidak sekedar mengklarifikasi mengumpulkan data saja, tapi harus ada tindak lanjut.
"Kami berharap Kejaksaan tidak hanya mengumpulkan data, tapi harus lebih dari itu, kalau dirasa sudah cukup bukti untuk dilanjutkan dalam proses penyidikan, dan menyerat pihak-pihak terkait ke penjarah," kata Fauzi Nur Rofiq, Rabu (21/3).
Dikatakanya, untuk menepis keraguan masyarakat akan kinerja lembaga hukum di Lamongan, saat ini adalah moment yang sangat tepat, salah satunya adalah dengan membuktikannya dan menyeret siapapun yang bersalah ke penjarah.
"Masyarakat khawatir setelah diantara yang diduga terlibat dipanggil dan dimintai keterangan, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut dan mengatakan tidak ada kerugian uang negera," ungkapnya.
Sekedar diketahui, proyek pengadaan bantuan sapi Betina produktif bantuan dari Propinsi Jatim tahun 2011 senilai Rp 5,6 Miliar diduga disunat oleh dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai 12 persen.
Bantuan yang diberikan ke 13 kelompok peternak di 5 Kecamatan diantaranya Kec Mantup, Sarirejo, Tikung, Kembangbahu, dan Sambeng tersebut, setiap kelompok rata-rata menerima 68 ekor.Setiap ekor nilainya Rp 6,2 juta, atau sekitar 425 juta setiap kelompok peternak.
Dana tersebut selain dibelikan untuk Sapi juga diberikan untuk insentif sapi hamil senilai Rp 500 ribu per ekornya.Pencairan dana bantuan sapi betina dilakukan tiga termin, termin pertama pada 10 Nopember 2011, termin kedua pada 20 Nopember 2011, dan pencairan pada termin ke tiga pada 5 Nopember 2011.
Wardoyo Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan, dalam beberapa keteranganya mengatakan, kalau pengadaan program bantuan sapi betina dari Propinsi semuanya telah dikerjakan oleh tim, dan sudah dilakukan sesuai mekanisme. jr
Tidak ada komentar:
Posting Komentar